JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyatakan, saat ini pihaknya menerapkan tiga arah kebijakan yang baru yang disebut dengan TOP Procurement.

“Arah kebijakan yang pertama Trusted di mana saat ini LKPP tengah membangun sistem pengadaan yang terpercaya. Kedua, Open di mana LKPP selalu berkomitmen untuk membangun sistem pengadaan yang terbuka. Terakhir Participative, di mana LKPP selalu berupaya untuk mendorong keterlibatan pelaku UMK-Koperasi dalam PBJP,” katanya lewat siaran persnya, Rabu (19/10/2022).

Menurut dia, saat ini LKPP tengah menyusun revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Parang/Jasa Pemerintah dan menyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa, yang di dalamnya akan mengakomodasi kewajiban belanja melalui Katalog Elektronik.

Hendi pun memaparkan jumlah produk yang tayang dalam Katalog Elektronik sampai 10 Oktober 2022, sebanyak 1.516.325 produk.

“Tentunya saat ini kita (pemerintah) bukan lagi berlomba untuk menayangkan produk, namun juga kita harus berlomba untuk melakukan belanja dalam Katalog Elektronik,” ucapnya.

Di akhir kesempatannya, Hendi optimis bahwa perekonomian di Indonesia akan tetap tumbuh positif. Hal tersebut ditunjukan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mampu melampaui negara-negara maju di dunia.

“Pertumbuhan ekonomi yang saat ini dirasakan oleh Indonesia merupakan salah satu kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat yang senantiasa berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, untuk itu saya berterima kasih kepada panjenengan semua atas komitmennya,” tuturnya.