Pelaksanaan acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahap V telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Maret 2023 lalu. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Pertahanan RI, dengan tujuan untuk memfasilitasi instansi pengguna produk dalam negeri (Kementerian/Lembaga (KL), Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN/BUMD, serta badan usaha tertentu) untuk bertemu dengan pihak penyedia barang atau jasa yang telah memiliki produk yang bersertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahap V ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Dikemas dengan konsep one-stop-event, acara yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta ini memiliki berbagai macam agenda, seperti talkshow dan bimbingan, desk business matching, forum komunikasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) oleh berbagai instansi, penghargaan P3DN, coaching clinic, serta pameran produk dalam negeri.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut serta dalam memberikan kata sambutan dan arahan terkait pelaksanaan acara ini. Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyerukan agar semua pihak semakin gencar melakukan pembelian produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
“Kebijakan pembelian produk dalam negeri tidak hanya di negara kita, Amerika dan negara lain juga melakukan hal yang sama. Kita sudah melakukannya sejak tahun 2022. Kedepan kuncinya adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan P3DN karena hal ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara kita. Dulu, hanya 5 ribu produk yang masuk e-katalog, saat ini sudah 3,4 juta produk dalam kurun waktu yang singkat. Kementerian, lembaga, BUMN, Pemprov, Pemda tengoklah e-katalog, beli produk dalam negeri! Senjata dan peluru juga utamakan beli produk dalam negeri, karena kita sudah bisa membuatnya sendiri. Nanti akan kita cek siapa yang masih beli produk luar negeri dan repackaging produk luar menggunakan dana APBN, akan ada sanksinya.” tegas Presiden RI Joko Widodo.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan selama 3 hari acara business matching ini bisa tercapai realisasi belanja produk dalam negeri sebanyak Rp 250 triliun. Beliau juga berharap output dari acara ini yaitu terpetakannya kebutuhan pada pengadaan barang dan jasa untuk setiap lembaga dan tersosialisasikannya aturan penggunaan produk dalam negeri serta kemampuan hasil produksi dalam negeri untuk bisa memenuhi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut melaporkan beberapa pencapaian besar terkait aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri pada tahun 2022 lalu, seperti nilai realisasi belanja dari kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah serta BUMN yang berhasil mencapai Rp 762,7 triliun, jumlah produk yang tayang di e-katalog mencapai 2,49 juta produk (melebihi target yang diharapkan, yaitu 1 juta produk) serta integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah yang telah selesai dilaksanakan. Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta arahan dari Presiden untuk mengakselerasi dan memitigasi risiko terkait implementasi belanja produk dalam negeri, melalui reward and punishment untuk persyaratan minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-katalog, dan transaksi sebesar Rp 500 triliun di e-katalog tersebut.
Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) juga dilaksanakan pada sesi pembukaan acara Business Matching. Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada mereka yang telah menggunakan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa, dan ia berharap bahwa ke depannya, instansi pemerintah akan semakin disiplin dalam menerapkan dan mengaktualisasikan penggunaan produk dalam negeri. Terdapat 4 penghargaan untuk kategori pengguna produk dalam negeri terbaik (lembaga dengan 10 anggaran terbesar dalam berbelanja produk dalam negeri), yaitu kategori lembaga Kementerian, yang dimenangkan oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Pemerintah Daerah Provinsi yang dimenangkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimenangkan oleh Kota Bekasi, serta BUMN yang dimenangkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) TBK.
Talkshow “Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai Amanat Inpres 2/2022” dilaksanakan di hari pertama acara Business Matching di arena utama Istora Senayan. Dimoderatori oleh Andi Rizaldi, dengan narasumber Agustina Arumsari (perwakilan dari BPKP) dan Yulianto (perwakilan dari LKPP), talkshow ini membahas hal-hal apa saja yang telah dilakukan dan akan dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut dalam memenuhi amanat presiden untuk mempercepat realisasi penggunaan produk dalam negeri.
Bimbingan Teknis Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik juga dilaksanakan di hari pertama acara business matching, dengan narasumber perwakilan dari LKPP & PT Telkom Indonesia.
Pada sesi talkshow BUMN yang bertajuk “Capaian Realisasi dan Potensi Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat Dimanfaatkan Industri Dalam Negeri”, beberapa perwakilan tim P3DN dari 10 BUMN, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Bank Mandiri Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) membahas hasil pencapaian implementasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri oleh masing-masing organisasi pada tahun 2022 lalu. Para perwakilan dari masing-masing BUMN tersebut juga membahas target apa yang ingin mereka capai tahun ini serta bagaimana mereka menghadapi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk produk dan jasa dalam negeri yang telah tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
Pameran produk industri dari dalam negeri juga digelar di sekitar arena utama Istora Senayan. Berbagai perusahaan penyedia barang dan jasa berasal dari berbagai sektor industri, seperti industri manufaktur, konstruksi, ekstraktif, dan lain-lain.
Pada hari kedua, yaitu hari Kamis, 16 Maret 2023, acara utama dari pelaksanaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 digelar. Tata cara pelaksanaannya adalah peserta yang berjumlah ± 4.000 orang yang terdiri dari PPK Satker, asosiasi industri, produsen hulu – hilir serta perusahaan penyedia barang dan jasa akan duduk di setiap meja yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis. Tujuan dari pertemuan bisnis ini adalah untuk melakukan transaksi pembelian PDN atau mengambil komitmen pembelian PDN dari instansi pemerintah. Nilai transaksi tersebut akan ditampilkan secara real-time pada layar raksasa untuk diketahui oleh seluruh peserta.
Agenda pada hari terakhir acara Business Matching tahun 2023 ini yaitu diadakannya forum komunikasi oleh berbagai lembaga, yaitu dari Kementerian, Pemerintah Daerah dan BUMN. Pada sesi forum komunikasi BUMN, perwakilan dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) membahas tentang bagaimana tahapan implementasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada proses pengadaan barang dan jasa oleh masing-masing perusahaan, target dan realisasi penggunaan TKDN, kesiapan masing-masing perusahaan dalam melaksanakan substitusi impor, dan lain sebagainya.
Selama 3 hari acara Business Matching Produk Dalam Negeri ini dilaksanakan, capaian realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah berhasil mencapai Rp 181,28 triliun. Walaupun belum mencapai target yang diharapkan oleh Menteri Perindustrian RI, yaitu sebesar Rp 250 triliun, namun menurut Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Doddy Rahadi, beliau optimis bahwa angka tersebut akan bisa tercapai secara optimal, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD, dan BUMN baru memasuki bulan ketiga.
Kesuksesan pencapaian ini tidak hanya dipengaruhi oleh potensi pengadaan pemerintah yang besar, tetapi juga didorong oleh kolaborasi antara Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Pengusaha, Asosiasi, dan pihak lain yang turut berpartisipasi dalam upaya ini.